uu keterbukaan informasi publik terbaru. Undang-undang (UU) NO. uu keterbukaan informasi publik terbaru

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Rospita Vici Paulyn mengungkapkan bahwa Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,97 poin atau menjadi 75,40 dibandingkan tahun 2022 sekitar 74,43. Ketua Komisi Informasi dikutip dari artikel UU Keterbukaan Informasi Publik, Tak Siap, Tapi. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor I Tahun 2021 tentang Standar Layanan. Kemenag Segera Sederhanakan Birokrasi 22 Juni 2020, 13:38:10 WIB. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam. Peraturan: Undang-Undang (UU). UU KIP diundangkan berpijak di atas konstitusi yang jelas. Pada 30 April 2010 ditetapkan oleh Undang-Undang Keterbukaan informasi Publik bahwa undang undang ini berlaku efektif, dalam arti bahwa Peraturan Pemerintah sudah diterbitkan, petunjuk tehnis, sosialisasi. INFORMASI PUBLIK. Dari pengertian tersebut diatas dalam pelaksanaan undang-undang Keterbukaan Publik terdapat dua belah fihak pada posisi berbeda yakni pihak yang menerima informasi dengan fihak yang meneyediakan informasi. PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT, Menimbang : a. Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang No. JAKARTA – Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik. Informasi Publik perlu diganti; b. Hubungan antara Data, Konsep Keterbukaan, dan Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Noor Fatimah 18 Juni 2023. Peraturan Pemerintah No. Meski sudah efektif berlaku kurang lebih selama enam tahun, ternyata masih terdapat perdebatan terhadap definisi “ Badan Publik Non-Pemerintah ” dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Keterbukaan. Laporan Pengawasan Internal Serta Laporan Penindakannya; Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan PPID 2023;. Pada w2 ebsite terbaru PPID, ITS pemohon dapat melakukan permohonan dan pengaduan selama 24 jam. (2) Badan Publik. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannnya kepada pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan; 2. alasan pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan. Keterbukaan Informasi Publik; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA M E M U T U S K A N: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. 25/87/DKom Pemberlakuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara efektif di Indonesia mulai 1 Mei 2010 merupakan bagian dari implementasi pemenuhan Hak Asasi Warga Negara untuk mengetahui informasi publik (right to know) yang dijamin Pasal 28F UUD 1945. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Era keterbukaan yang mengiringi Reformasi 1998 semakin menimbulkan kesadaran akan terbukanya akses informasi dari berbagai kalangan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ABSTRAK: bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara. Penyusunan IKIP dilakukan untuk memotret tingkat pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tingkat Provinsi maupun Nasional di Indonesia. Mencabut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan. Kontrol masyarakat terhadap UU No. ABSTRAK: Dasar pertimbangan Peraturan Ombudsman No. 2023-09-06 02:25:45. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan tonggak penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. IKIP adalah. BAB II MONITORING DAN EVALUASI Bagian Kesatu Umum Pasal 4 By adminyl. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Peraturan ini menindaklanjuti amanat Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), Pasal 22 ayat (9), Pasal 23, dan Pasal 26 ayat (1) UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Melalui aturan ini, masyarakat berhak untuk memperoleh informasi publik mengenai berbagai kebijakan, program kerja hingga mengetahui setiap proses pengambilan keputusan oleh. 01/PPATK/11/15 – Tata Naskah Dinas PPATK: Buka: Perka PPATK No 8 Tahun 2014 – Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan demi untuk menjamin keterbukaan informasi publik, setiap badan publik wajib memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). UU KIP memberikan jaminan kepastian, khususnya bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang ada di badan publik. Tampilan Awal Website PPID ITSKeterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara historis dilatarbelakangi oleh bergulirnya reformasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ini mendorong agar semua Badan Publik membuka beragam informasi publik, dan. Tribratanews. Secara tidak langsung publik akan. Kurang lebih delapan tahun sebelum UU KIP diundangkan tanggal 30 April 2008, diskursus perlunya jaminan hukum bagi keterbukaan informasi terus bergulir baik di tingkatan masyarakat, birokrasi. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi. Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Mengingat : 1. . Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Asiam Sumhudi, 1986, hlm. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahannya menjadi: 1. Keterbukaan Informasi Publik. unp. Lampiran Keterbukaan Informasi Emiten. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. 1 13-huk / 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten ( Download ) Berdasarkan UU 14 Tahun 2008 bahwa tujuan dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik adalah: menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan. Sinergi implementasi UU KIP dan UU Desa adalah jalan yang harus dilakukan secara nyata demi mewujudkan tujuan penyusunan dan penetapan kedua Undang-Undang itu. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan pencerahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Negara atau pemerintahan. Kamis, 22 September 2022 02:32 WIB. Okt 20, 2020 Tribratanews. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 22. 000,- ; dan iv. Pemerintah juga terus berupaya mendorong implementasi keterbukaan informasi publik, terakhir dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017,. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 5. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. PPID Kemenkes RI. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKepatuhan Badan Publik terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik (Obligation to tell); 2. UU Nomor 14 Tahun 2008; UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 06:00 14 June, 2022 133 26. Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. modal yang mengatur mengenai keterbukaan informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang dimohonkan pernyataan pailit yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-46/PM/1998 tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit, beserta Peraturan Nomor X. Indonesia, Pemerintah Pusat. Amanat Nawa Cita: Penuhi Hak Untuk Tahu Sejarah keterbukaan informasi publik di Indonesia dimulai. pengumuman Informasi atau Fakta Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit melalui: 1. A. Keterbukaan Informasi Publik. berar tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan. pdf. Informasi Publik perlu diganti; b. bahwa hak memperoleh. Pelajari isi dan tujuan dari undang-undang ini, serta kaitannya dengan hubungan luar negeri dan dokumen hukum lainnya yang tersedia di website JDIH Kemlu. Daftar peraturan terkait Keterbukaan Informasi Publik: Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Padjadjaran, dengan topik “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan Kota Bandung kepada Warga Kota)”, menunjukkan, bahwa sebagian besar masyarakat Kota Bandung kurang atau belum memahami keterbukaan informasi publik. Berikut ini ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 14 tahun 2008 TUNTUTAN REFORMASI TUNTUTAN REFORMASI DAN TRANSPARANSI Jeremy Bentham, filsuf. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. No. mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik; dan d. Jl. Download to read offline. UMUM Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 memiliki maksud dan tujuan :. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; f. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Jakarta (ANTARA) - Pemerintah dan DPR hanya memiliki dua tahun untuk membenahi Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 25 November 2021. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9), Pasal 23, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkanKeterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan Publik. Reformasi yang sudah berumur lebih dari satu dasawarsa telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara. pelayanan-publik. 07. Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 3 aturan tersebut sebetulnya. Artinya, publik. Peraturan ini menindaklanjuti amanat Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), Pasal 22 ayat (9), Pasal 23, dan Pasal 26 ayat (1) UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik . 600 Undang-Undang, setidaknya ada 50 Undang-Undang yang menyinggung masalah pengumpulan informasi dan jaminan kerahasiaannya. Badan publik sebagai sasarannya menjadi lebih melek, karena hasilnya terpapar di ruang-ruang publik. 41. 4 KOMITMEN ORGANISASI, adalah berkaitan. kepri. Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 5. Namun, perbaikan basis data wajib pajak saja belum cukup. Informasi juga merupakan alat ketahanan. Prosedure Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Waktu Layanan Informasi; Standar Biaya Perolehan Informasi; Informasi Publik. 1 No. Keterbukaan informasi di kalangan pemerintah terus bergema setelah dalam kurun delapan tahun terakhir Komisi Informasi Publik (KIP) melakukan evaluasi dan monitoring berkesinambungan. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) a) Menurut Mahkamah meskipun Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 dirumuskan dengan kata “dapat” telah. Komisioner Komisi Informasi Pusat, Cecep Suryadi mengungkapkan UU Keterbukaan Informasi Publik memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah transparansi dan akuntabilitas badan publik, terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, akselerasi pemberantasan KKN, optimalisasi perlindungan hak-hak masyarakat terhadap. I. Sementara itu, Karo Humas Kemnaker, Chiarul Fadhly Harahap mengatakan, kegiatan pembinaan PPID pada 4-5 April 2023 ini, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai UU No. METROJAMBI. Terakhir, hak atas akses informasi ini harus dijamin oleh sebuah badan independen, di Indonesia melalui Komisi Informasi. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang. asas dan tujuan 3. E. masyarakat dalam pengawasan publik. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan c. Berdasarkan data-data tahun 2021, PPID Kemen PPPA memberikan jawaban atas permohonan informasi publik tidak melebihi jangka waktu yang ditentukan UU Keterbukaan Informasi Publik, dengan menerima sebanyak 7 permohonan informasi,atau kajian terhadap kearsipan dan keterbukaan informasi publik dilihat dari sudut pandang hukum yaitu pada Undang-Undang No. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik; c. 4. HAK-HAK PEMOHON INFORMASI. Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memberi sambutan dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah Tahun 2021 secara virtual, Selasa (26/10). Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik bidang komunikasi dan informatika. alasan pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan. 45-47 5 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditetapkan di Jakarta tanggal 30 April 2008, Lembaran Negara RI Nomor 61, tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846 Tahun 2008, bagian Penjelasan Umum. . Layanan Informasi Publik UNP disediakan untuk memudahkan publik mendapatkan. Pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan infomasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. Ia mencontohkan, UU Keterbukaan Informasi Publik sudah diterbitkan pada 2008 dan berlaku efektif pada 2010. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Republik Indonesia. Adanya UU yang mengatur keterbukaan informasi publik maka badan publik memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan KIP agar tujuan dari undangundang - tersebut dapat tercapai. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur tentang hak, kewajiban, tanggung jawab, dan sanksi dalam bidang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Era keterbukaan yang mengiringi Reformasi 1998 semakin menimbulkan kesadaran akan terbukanya akses informasi dari berbagai kalangan. Download: Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 PDF. Sebagai pelaksana, dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP (PP KIP). Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi Pasal 38 ayat (1) UU No. Misalnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keterbukaan Informasi Publik mampu mendorong iklim keterbukaan yang luas di berbagai level. Mengacu pada UU KIP, tak ayal lagi bahwa Pemerintah Desa tergolong sebagai badan publik, sebab Pemerintah Desa merupakan lembaga yang. Bank Indonesia (BI) meraih penghargaan keterbukaan informasi badan publik dengan predikat Badan Publik Informatif dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Cara Mendapatkan Informasi Publik. Editor: Daryono. JAKARTA – Pola hubungan pemerintah dengan masyarakat sudah berubah. Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan informasi publik, Dinas Komunikasi. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Kalimantan Barat Tahun 2021 melihat penerapan UU KIP di Badan Publik dimana dalam penilaiannya menggunakan 5 indikator, yaitu: 1. Data terbuka ( bahasa Inggris: open data) adalah suatu konsep tentang data yang tersedia secara bebas untuk diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Data terbuka. tsVinding BPHN Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 61 Tahun 2008, TLNRI No. Okt 20, 2020. PPID yang melakukan pengujian. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 2 Lowongan Kerja Legal Internship Terbaru Pekan Ketiga September 2023. PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Dengan diterbitkannya UndangUndang Nomor 14 - Tahun 2008 pasal 2 ayat 1 tentang Keterbukaan Informasi Publik yangUndang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan Informasi Publik. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 12. Pekerjaan rumah Komisi Informasi berikutnya adalah menyiapkan peraturan teknis terkait Pasal 17 UU KIP. Badan publik yang berada dalam hal ini. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. No. bahwa informasi merupakan kebutuhan. Basuki Rahmat, No. POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG. Badan publik tersebut merujuk. Bekerja Keras 🎯. go. Showing 1 to 10 of 12 entries. Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang mengenai pasar modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadapSementara itu, Kepala Biro (Karo) Humas Kemenaker Chairul Fadhly Harahap mengatakan, kegiatan yang digelar pada 4-5 April 2023 itu bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. bahwa hak memperoleh. Secara tidak langsung publik akan. Kurang lebih delapan tahun sebelum UU KIP diundangkan tanggal 30 April 2008, diskursus perlunya jaminan hukum bagi keterbukaan informasi terus bergulir baik di tingkatan.